Budi Gautama Siregar
budigautama@uinsyahada.ac.id
Kapus Pengembangan Standar Mutu, LPM UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Pendahuluan
Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dipandang sebagai langkah strategis dalam mengubah pendekatan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran mereka, termasuk melakukan pemangkasan anggaran hingga 90% pada beberapa pos belanja tertentu.
Kebijakan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi fiskal demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Upaya penghematan secara besar-besaran ini diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan, sehingga dapat memberikan dampak langsung dan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola anggaran baik di tingkat nasional maupun daerah.
Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Langkah-langkah tersebut mencakup pengurangan belanja non-prioritas, peningkatan belanja modal, reformasi sistem perlindungan sosial, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran terbebas dari pemborosan, tidak terjadi tumpang tindih program, dan sepenuhnya difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan nasional. Efisiensi juga dimaknai sebagai usaha meningkatkan efektivitas kebijakan, memperbaiki mekanisme birokrasi, dan memperkuat prinsip transparansi serta akuntabilitas di semua level pemerintahan (Keuangan, 2024).
Dari sisi pendapatan, strategi efisiensi juga mencakup optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak (tax ratio) menjadi 10,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025, melalui reformasi perpajakan yang adil dan berkelanjutan, termasuk memperluas basis pajak dan menekan praktik penghindaran pajak (Kurniati, 2025). Pengelolaan utang negara pun diarahkan agar tetap terkendali dan produktif, sehingga tidak menjadi beban fiskal di masa depan. Dengan pendekatan ini, APBN 2025 diharapkan mampu tidak hanya membiayai pembangunan saat ini, namun juga memberikan ruang fiskal bagi generasi mendatang.
Dalam konteks pembangunan nasional, efisiensi anggaran menjadi komponen utama dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju status negara maju. Pengalokasian dana akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, serta transisi menuju energi hijau. Sektor-sektor tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di tingkat global. Efisiensi APBN juga diarahkan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan.
Pembahasan mengenai efisiensi APBN 2025 menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Analisis ini akan membahas bagaimana strategi efisiensi fiskal dirancang dan dijalankan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, akan dianalisis bagaimana peran kebijakan anggaran dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil, merata, dan berwawasan masa depan. Pemahaman terhadap hal ini sangat relevan untuk membangun tata kelola fiskal yang cerdas dan adaptif di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Strategi Efisiensi dalam APBN
Strategi efisiensi dalam APBN 2025 menjadi respons konkret pemerintah terhadap dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan kebutuhan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tonggak awal kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, yang mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas belanja non-prioritas hingga 90% dalam beberapa pos tertentu. Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat efektivitas belanja negara dan mengurangi kebocoran anggaran yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam pelaksanaannya, efisiensi ini tidak hanya sekadar pemangkasan anggaran, tetapi juga penguatan fokus belanja negara ke arah yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Belanja yang bersifat administratif seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK, serta kegiatan seremoni menjadi prioritas utama untuk dikurangi. Pemerintah kemudian mengalihkan alokasi dana tersebut ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, dan penguatan perlindungan sosial. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, efisiensi bukan berarti mengurangi belanja produktif, tetapi menyusun ulang prioritas agar anggaran menghasilkan manfaat maksimal (Effendi, 2025).
Di sisi lain, strategi efisiensi juga dilakukan dari sisi penerimaan negara. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak melalui reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Upaya ini mencakup peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta penindakan terhadap penghindaran pajak. Optimalisasi pendapatan negara menjadi sangat penting untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat dan menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah memproyeksikan tax ratio meningkat dari 10,2% di 2024 menjadi 10,5% di 2025 sebagai hasil dari reformasi tersebut (Keuangan, 2024).
Efisiensi dalam APBN juga mencakup pengelolaan utang negara yang lebih selektif dan terukur. Pemerintah berkomitmen agar pembiayaan utang hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan strategi ini, beban fiskal pada masa depan dapat dikendalikan dan generasi mendatang tidak akan terbebani oleh utang yang tidak produktif. Keseimbangan antara efisiensi belanja dan efektivitas pembiayaan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah turut ditekankan dalam strategi efisiensi APBN 2025. Melalui implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah mendorong peningkatan harmonisasi kebijakan fiskal dan efisiensi alokasi anggaran di daerah. Banyak daerah yang sebelumnya mengalami tumpang tindih belanja kini didorong untuk menyusun program yang terintegrasi dan berorientasi hasil. Langkah ini juga disertai dengan penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas anggaran berbasis kinerja.
Namun, strategi efisiensi ini tidak lepas dari tantangan implementasi. Praktik birokrasi yang lamban, resistensi terhadap perubahan, hingga budaya pemborosan menjadi hambatan yang harus ditangani secara sistemik. Para pakar dari Universitas Gadjah Mada menilai bahwa efisiensi APBN sulit dicapai tanpa reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk dalam pengawasan internal serta perbaikan pola insentif bagi pegawai negeri sipil . Oleh karena itu, reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran harus berjalan beriringan dengan strategi efisiensi.
Meskipun begitu, jika strategi efisiensi APBN 2025 dapat dilaksanakan secara konsisten, maka akan tercipta anggaran negara yang lebih sehat, transparan, dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengalokasian anggaran yang lebih cermat dapat menciptakan daya ungkit terhadap transformasi ekonomi digital, penguatan ketahanan pangan, dan transisi menuju energi bersih. Dengan fokus pada sektor-sektor strategis, pemerintah tidak hanya membangun fondasi jangka pendek, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Pada akhirnya, strategi efisiensi dalam APBN 2025 bukan sekadar upaya penghematan belanja, tetapi merupakan transformasi besar dalam tata kelola fiskal Indonesia. Efisiensi anggaran menjadi alat untuk memperkuat peran kebijakan fiskal sebagai penggerak utama pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Kunci keberhasilannya terletak pada komitmen politik yang kuat, koordinasi antarlembaga yang solid, serta partisipasi publik dalam mengawasi implementasi anggaran. Dengan demikian, APBN 2025 diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.
Dampak Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, sebagaimana diimplementasikan dalam APBN 2025, memegang peranan yang sangat strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Konsep efisiensi dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, melainkan juga pada optimalisasi pemanfaatan setiap alokasi anggaran untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara maksimal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, efisiensi dipahami sebagai upaya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran guna mendukung transformasi struktural, menciptakan lapangan kerja berbasis ekonomi hijau, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan Jasmina Hadžić (2024), efisiensi fiskal merupakan salah satu elemen kunci bagi negara berkembang dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang tanpa mengesampingkan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui upaya efisiensi, pemerintah dapat meningkatkan alokasi belanja untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan teknologi inovatif, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta transisi ke energi bersih. Investasi yang terfokus pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, bukan semata-mata konsumsi jangka pendek, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Dalam temuan Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2023) juga memperkuat temuan tersebut, dengan menyatakan bahwa efisiensi dalam belanja publik mampu meningkatkan produktivitas nasional serta memperkokoh ketahanan ekonomi terhadap berbagai guncangan global. Salah satu contoh konkret adalah dengan memprioritaskan belanja modal di atas belanja konsumtif, yang berpotensi meningkatkan kualitas infrastruktur nasional, memperluas jaringan digital, serta memperbaiki akses terhadap pendidikan. Keseluruhan upaya ini secara kumulatif akan mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih stabil, menekan angka pengangguran, dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.
Dalam konteks nasional, strategi efisiensi APBN 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja negara melalui reformasi sistem perlindungan sosial, penguatan sektor hilirisasi industri, percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), serta ekspansi investasi di bidang digitalisasi pelayanan publik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam laporannya memperkirakan bahwa dengan pelaksanaan efisiensi anggaran yang tepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,3% pada tahun 2025, bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 3%. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi fiskal mampu mewujudkan dua sasaran utama pembangunan sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan.
Secara keseluruhan, efisiensi dalam pengelolaan anggaran berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pembangunan, penguatan daya saing ekonomi nasional, percepatan pencapaian SDGs, serta penguatan ketahanan fiskal negara. Meskipun demikian, untuk memastikan keberlanjutan hasil tersebut, upaya efisiensi harus disertai dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. United Nations Development Programme (UNDP) juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Penutup
Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan efisiensi dalam pengelolaan APBN 2025 memiliki peran strategis dalam mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi di sini tidak sekadar dimaknai sebagai upaya pengurangan anggaran, melainkan sebagai langkah untuk memastikan alokasi sumber daya publik menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal. Fokus penganggaran pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur berwawasan lingkungan, inovasi teknologi, serta transisi energi bersih, mendorong akselerasi perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Pendekatan ini memperkuat produktivitas jangka panjang, memperluas penciptaan lapangan kerja berbasis ekonomi hijau, mengurangi ketimpangan, dan berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Dalam jangka menengah dan panjang, konsistensi dalam penerapan efisiensi fiskal akan menjadi kunci untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Meski demikian, efektivitas strategi ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Dengan penerapan prinsip-prinsip governance yang baik, efisiensi dalam APBN 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membentuk landasan pembangunan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global ke depan.
Referensi
Effendi, Z. H. (2025). Sri Mulyani confirms final 2025 APBN efficiency of IDR 306.69 trillion. IDN Financials. https://www.idnfinancials.com/news/52462/sri-mulyani-confirms-final-2025-apbn-efficiency-of-idr-306.69-trillion
Jasmina Hadžić. (2024). World Bank’s New Project Will Support Fiscal Stability and Sustainable Development of Montenegro. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/10/04/world-bank-s-new-project-will-support-fiscal-stability-and-sustainable-development-of-montenegro
Keuangan, M. K. (2024). Informasi APBN 2025. Kementerian Keuangan RI.
Kurniati, D. (2025). Sri Mulyani Andalkan Joint Program untuk Tingkatkan Tax Ratio 2025. News.Ddtc. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809808/sri-mulyani-andalkan-joint-program-untuk-tingkatkan-tax-ratio-2025
Leave a Reply